Politik & Parlemen

NasDem Sulsel Bantah Isu Akuisisi Partai, Syaharuddin: Informasi Menyesatkan

MAKASSAR – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sulawesi Selatan membantah isu dugaan akuisisi partai yang beredar di ruang publik.

Ketua DPW NasDem Sulsel, Syaharuddin Alrif, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan berpotensi menyesatkan masyarakat.

“Tidak benar ada akuisisi atau pertukaran kepentingan seperti yang berkembang. Partai ini tetap berdiri pada prinsip dan idealisme,” tegasnya, Selasa (14/4/2026).

Menurut Syaharuddin, narasi yang berkembang telah membentuk persepsi yang tidak tepat. Bahkan, pemberitaan tersebut dinilai merugikan citra Partai NasDem.


Dinilai Tidak Proporsional

Lebih lanjut, ia menilai bahwa sejumlah pemberitaan tidak disajikan secara proporsional. Hal ini dinilai berpotensi menggiring opini publik ke arah yang keliru.

Selain itu, framing yang muncul seolah menggambarkan Partai NasDem sebagai entitas komersial.

Padahal, menurutnya, partai tetap menjalankan fungsi politik secara profesional dan berlandaskan nilai idealisme.

“Ini bukan lagi sekadar kritik, tetapi sudah mengarah pada pembentukan opini yang tidak berdasar,” ujarnya.


Kader NasDem Ikut Bereaksi

Reaksi atas isu tersebut juga datang dari kader NasDem di berbagai daerah. Mereka menyampaikan keberatan atas narasi yang dinilai tidak sesuai fakta.

Selain itu, kader menilai terdapat upaya penggiringan opini yang tidak sejalan dengan kaidah jurnalistik.

Dengan demikian, DPW NasDem Sulsel menilai penting adanya klarifikasi agar informasi yang beredar tidak semakin meluas tanpa dasar yang jelas.


Tegaskan Konsistensi Partai

Syaharuddin menegaskan bahwa Partai NasDem tetap konsisten menjalankan peran politiknya.

Ia memastikan bahwa partai tidak berpijak pada kepentingan pragmatis semata, melainkan tetap menjaga profesionalitas dan integritas.

Selain itu, kader dan pengurus di tingkat nasional juga telah menyampaikan sikap tegas. Mereka meminta klarifikasi serta tanggung jawab atas narasi yang dianggap merugikan.

“Kami tentu keberatan karena ini menyangkut marwah organisasi,” pungkasnya.

Berita Terkait