Interaksinews.id, Parepare — Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) terus memperkuat komitmen terhadap pembangunan yang inklusif dan responsif gender. Upaya itu diwujudkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2026 yang digelar di Balai Ainun Habibie pada 20–21 Mei 2026.
Kegiatan tersebut dibuka Kepala DP3A Kota Parepare, Jumadi, mewakili Wali Kota Parepare. Bimtek ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan pembangunan daerah.
Menurut Jumadi, pengarusutamaan gender tidak lagi sekadar program pelengkap, melainkan menjadi bagian penting dalam sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai pelembagaan Pengarusutamaan Gender dalam rangka mendukung program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan di Kota Parepare,” ungkap Jumadi.
Fokus pada Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan penguatan materi terkait analisis gender, penggunaan data terpilah, hingga penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
Materi itu dinilai penting karena masih banyak perangkat daerah yang menghadapi tantangan dalam menyusun program pembangunan yang benar-benar mempertimbangkan kebutuhan perempuan maupun laki-laki secara proporsional.
Selain itu, peserta juga dibekali kemampuan menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Analysis Budget (GAB) sebagai instrumen penting dalam merancang kebijakan yang responsif gender.
DP3A Parepare menilai penguatan kapasitas aparatur menjadi fondasi utama agar implementasi PUG tidak berhenti pada dokumen administratif, tetapi benar-benar diterapkan dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Targetkan Draft RAD PUG Parepare 2026–2030
Salah satu agenda penting dalam Bimtek tersebut adalah penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kota Parepare Tahun 2026–2030.
Panitia bahkan menyiapkan dua sesi khusus untuk membahas arah kebijakan dan implementasi RAD PUG agar lebih terukur serta sesuai kebutuhan daerah.
“Melalui sesi tersebut, diharapkan pada akhir kegiatan dapat dihasilkan draft RAD PUG Kota Parepare Tahun 2026–2030,” tambah Jumadi.
Dokumen RAD PUG nantinya diharapkan menjadi pedoman lintas sektor dalam memperkuat pembangunan yang adil gender di Kota Parepare.
Diikuti 50 Peserta dari SKPD hingga Organisasi Perempuan
Bimtek tersebut diikuti sebanyak 50 peserta yang berasal dari 28 SKPD, dua rumah sakit, serta empat kecamatan se-Kota Parepare.
Sebagian besar peserta merupakan pejabat yang membidangi perencanaan, program, dan keuangan. Mereka selanjutnya akan ditetapkan sebagai Tenaga Focal Point PUG SKPD Tahun 2026.
Tidak hanya itu, kegiatan juga melibatkan sejumlah lembaga strategis seperti PPA Polres Parepare, BAPAS, Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga organisasi penguatan perempuan.
Beberapa organisasi yang hadir antara lain TP PKK Kota Parepare, DWP Kota Parepare, PD Aisyiyah, Fatayat NU, Forum Puspa Kota Parepare, serta YLP2EM.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender membutuhkan kerja kolaboratif lintas sektor agar implementasinya berjalan efektif.
Hadirkan Narasumber Ahli Pengarusutamaan Gender
Bimtek PUG 2026 turut menghadirkan narasumber dari kalangan praktisi dan tenaga ahli di bidang pengarusutamaan gender.
Materi terkait regulasi dan kebijakan PUG dibawakan oleh Uci Lestari, S.STP, Analis Kebijakan Ahli yang mewakili Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas P3A-Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan.
Sementara materi tentang implementasi kebijakan responsif gender dan PPRG disampaikan Direktur Eksekutif ICJ Makassar, Husmirah Husain, ST., M.Hum.
Husmirah diketahui merupakan Tenaga Ahli PPRG Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus fasilitator Pengarusutamaan Gender dan PPRG tingkat provinsi.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Parepare berharap seluruh perangkat daerah mampu menjalankan kebijakan yang lebih inklusif, terintegrasi, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat tanpa memandang gender.
