InteraksiNews.com, Sinjai – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai mendapat kritikan keras terkait pembagian dan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) oleh Dinas Koperasi dan UMKM.
Menurut Arjuna, Kordinator Kabupaten Suara Indonesia Cabang Sinjai, meminta Pemka Sinjai untuk memperhatikan akurasi data penerima BST, dan tidak dipolitisasi.
Pasalnya, kata Arjuna, ada keganjalan di pendataan penerima BST Dinas Koperasi dan UMKM. Sebagian penerima terkesan dipolitisas, karena menggunakan data lama yang dipilah berdasarkan pendukung Bupati Sinjai pada Pilkada dan kerabat Pegawai UMKM, ditambah lagi adanya data penerima tidak melalui proses konfirmasi dengan pihak Desa.
“Menurut salah satu warga Dusun Cempae Desa Tongke-tongke, Muh Amir, sebagian penerimah BST dari Dinas Koperasi dan UMKM telah dipolitisi, yang di Cover (Penerimah BST) hanyalah pendukung Bupati sekarang, Ironisnya data penerimah tanpa konfirmasi dari pihak Pemerintah Desa,” kata Arjuna.
Kedepannya, pihaknya berharap data penerima bisa diupdate untuk masuk ke DTKS, agar mudah untuk mendapat bantuan dan tepat sasaran. Dengan adanya update data oleh Pemda Sinjai, diharapkan target penerima BST dapat membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Lanjut dikatakannya, tak ada kewenangan Bupati dan Dinas Koperasi dan UMKM terkait penyaluran BST ke warga. Pasalnya, penerimah harus sesuai Kriteria dari data yang terkonfirmasi dari Pemerintah Desa Setempat.
“Jika ini betul adanya, adanya politisasi maupun Data penerimah tanpa konfirmasi dengan Pemerintah Desa, saya berharap Bupati Sinjai legowo menanggalkan jabatannya selaku Bupati. Namun jika itu karangan Dinas Koperasi dan UMKM Sinjai, segeralah copot Kadisnya, yang kerjanya tidak becus,” jelasnya.
(Bagus)
