Interaksinews.id, Makassar — Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Brigjen Pol. Dr. Gidion Arif Setyawan membuka Rakor Perencanaan dan Penganggaran Polda Sulsel Tahun 2026 di Aula Mappaoddang Mapolda Sulsel, Rabu (12/8/2026).
Kegiatan tersebut mempertemukan jajaran pimpinan Polda Sulsel untuk menyusun arah program kerja dan anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas kepolisian sepanjang 2026.
Rakor turut dihadiri para Pejabat Utama Polda Sulsel, Kapolrestabes Makassar, serta seluruh Kapolres/ta jajaran Polda Sulsel. Forum tersebut menjadi ruang koordinasi untuk menyamakan persepsi dalam menyusun perencanaan yang sesuai kebutuhan di lapangan.
Dalam sambutannya, Wakapolda Sulsel Brigjen Pol. Gidion Arif Setyawan menegaskan bahwa perencanaan dan penganggaran tidak boleh dipandang hanya sebagai urusan administratif.
Menurutnya, proses tersebut harus menjadi bagian dari strategi organisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas sekaligus meningkatkan pencapaian kinerja kepolisian.
“Perencanaan dan penganggaran harus mampu menjawab kebutuhan pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Sulawesi Selatan yang terus berkembang,” ujar Wakapolda.
Rakor Perencanaan dan Penganggaran Polda Sulsel Tekankan Kebutuhan Nyata
Gidion mengatakan Tahun Anggaran 2026 memiliki arti penting bagi jajaran Polda Sulsel. Karena itu, setiap program perlu disusun secara terarah, terukur, dan berdasarkan kebutuhan nyata.
Perencanaan yang baik, kata dia, harus memiliki keterkaitan langsung dengan target kinerja organisasi. Dengan begitu, anggaran yang tersedia dapat mendukung pelaksanaan tugas secara optimal.
Polda Sulsel juga perlu memastikan setiap program kerja selaras dengan prioritas Polri. Fokus tersebut mencakup peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum yang berkeadilan, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kebutuhan tersebut semakin penting karena karakteristik tugas kepolisian terus berkembang. Jajaran di tingkat daerah maupun kewilayahan menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan respons cepat dan tepat.
Karena itu, penyusunan anggaran perlu mempertimbangkan kondisi aktual di masing-masing wilayah. Program yang disusun juga harus memiliki tujuan dan indikator kinerja yang jelas.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong penggunaan anggaran secara lebih efektif. Selain itu, setiap alokasi harus memiliki manfaat yang dapat dirasakan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Anggaran Polda Sulsel Harus Berbasis Kinerja
Dalam Rakor Perencanaan dan Penganggaran Polda Sulsel, Wakapolda juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis kebutuhan dan kinerja.
Menurut Gidion, pengalokasian anggaran harus memiliki hubungan yang jelas dengan kebutuhan organisasi. Anggaran juga harus mendukung pencapaian hasil yang telah ditetapkan.
“Susunlah perencanaan dan anggaran berbasis kebutuhan dan kinerja serta memberikan manfaat nyata bagi pelayanan dan kesejahteraan personel,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penekanan agar jajaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Lebih dari itu, penggunaan anggaran harus menghasilkan manfaat konkret bagi pelaksanaan tugas.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam penyusunan program antara lain:
- Kebutuhan pelaksanaan tugas kepolisian di masing-masing wilayah.
- Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
- Dukungan terhadap penegakan hukum yang berkeadilan.
- Pemeliharaan kamtibmas yang kondusif.
- Peningkatan kinerja dan profesionalitas personel.
- Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- Peningkatan kesejahteraan personel.
Dengan pendekatan tersebut, perencanaan anggaran diharapkan tidak berhenti pada dokumen administrasi. Setiap program harus mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian target organisasi.
Rakor Polda Sulsel 2026 Dorong Sinergi Jajaran
Rakor juga menjadi momentum untuk membangun kesamaan persepsi antara Polda Sulsel dan seluruh satuan kewilayahan.
Kehadiran Kapolrestabes Makassar serta seluruh Kapolres/ta jajaran menunjukkan pentingnya koordinasi dalam menyusun program kerja. Setiap satuan memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda sesuai karakter wilayahnya.
Karena itu, sinergi diperlukan agar perencanaan tidak berjalan sendiri-sendiri. Penyusunan program dan anggaran harus tetap berada dalam satu arah kebijakan organisasi.
Efektivitas anggaran sangat bergantung pada ketepatan perencanaan sejak tahap awal. Semakin jelas kebutuhan dan target kinerja, semakin mudah organisasi mengukur manfaat program yang dijalankan.
Selain itu, proses perencanaan yang transparan dan akuntabel dapat memperkuat tata kelola organisasi. Hal tersebut juga mendukung upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Polda Sulsel Siapkan Program Kerja yang Efektif dan Akuntabel
Melalui Rakor Perencanaan dan Penganggaran Polda Sulsel, jajaran kepolisian di Sulawesi Selatan diharapkan mampu menyusun program kerja secara lebih efektif dan efisien.
Perencanaan juga diarahkan agar tetap transparan serta akuntabel. Dengan demikian, setiap anggaran yang dialokasikan memiliki dasar kebutuhan dan target manfaat yang jelas.
Bagi masyarakat, kualitas perencanaan dan penganggaran memiliki dampak terhadap pelayanan kepolisian. Program yang tepat dapat memperkuat kemampuan kepolisian dalam memberikan pelayanan, menjaga keamanan, dan merespons persoalan di tengah masyarakat.
Di sisi lain, perhatian terhadap kesejahteraan personel juga menjadi bagian penting dalam perencanaan. Personel yang memperoleh dukungan sesuai kebutuhan diharapkan dapat menjalankan tugas secara lebih optimal.
Gidion menekankan agar seluruh jajaran menjadikan proses perencanaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja organisasi. Karena itu, koordinasi antarsatuan menjadi faktor penting dalam memastikan program berjalan sesuai sasaran.
Rakor tersebut pada akhirnya diharapkan menghasilkan kesamaan langkah dalam menghadapi kebutuhan tugas kepolisian selama Tahun Anggaran 2026.
Dengan perencanaan berbasis kebutuhan dan kinerja, Polda Sulsel menargetkan penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran. Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat pelayanan masyarakat, mendukung penegakan hukum, menjaga kamtibmas, dan meningkatkan kesejahteraan personel. (MS Journal)
