PAREPARE, Interaksinews.id – Pemerintah Kota Parepare kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kegiatan Refleksi Kinerja Akhir Tahun 2025 yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di Makassar, Senin (9/12/2025), Pemkot Parepare bersama DPRD Parepare berhasil meraih dua penghargaan sekaligus.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, yang mewakili Wali Kota Parepare Tasming Hamid, berdasarkan undangan resmi dari Kanwil Kemenkumham Sulsel.
Penghargaan pertama diberikan kepada Pemerintah Kota Parepare dan DPRD Parepare sebagai Daerah dengan Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah Terbaik Tahun 2025. Penghargaan ini mencerminkan proses legislasi di Kota Parepare yang berjalan secara akuntabel, terukur, serta sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
Penghargaan ini juga menegaskan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD Parepare dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Sementara itu, penghargaan kedua diberikan kepada Pemkot Parepare sebagai Peringkat I Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Tercepat se-Sulawesi Selatan. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Pemkot Parepare dalam memperluas akses layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Pembentukan Posbakum ini juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mengamanatkan negara untuk menjamin hak masyarakat memperoleh keadilan dan perlindungan hukum.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Andi Basmal, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada daerah-daerah yang dinilai optimal, inovatif, dan konsisten dalam menjalankan pelayanan publik di bidang hukum. Ia menyebut Parepare sebagai contoh daerah yang cepat, tepat, dan tertib administrasi dalam melaksanakan program strategis pemerintah pusat.
Menanggapi penghargaan tersebut, Sekda Parepare Amarun Agung Hamka menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Ia menilai prestasi ini lahir dari kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah, DPRD, serta dukungan masyarakat Parepare.
“Penghargaan ini adalah bukti kesungguhan Pemerintah Kota Parepare dalam memperbaiki tata kelola hukum dan memperkuat pelayanan publik. Pembentukan Posbakum dan perencanaan Perda adalah instrumen penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang layak,†tegas Amarun.
Ia menambahkan bahwa Pemkot Parepare akan terus memperkuat efektivitas pelayanan hukum serta meningkatkan kualitas regulasi agar Parepare semakin tertib, modern, dan berkeadilan.
Penghargaan ini semakin menegaskan komitmen Pemerintah Kota Parepare untuk menjadi daerah unggul dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta perluasan akses keadilan bagi masyarakat.
