Parepare, Interaksinews.id – Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyampaikan apresiasi terhadap hubungan baik yang telah terjalin bersama sejumlah media massa.
Kepala Diskominfo Parepare, M. Anwar Amir, mengatakan bahwa kemitraan antara pemerintah daerah dan media selama ini berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta petunjuk teknis (Juknis) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) — sebelumnya Kementerian Kominfo.
“Hubungan media dengan pemerintah daerah dijalankan berdasarkan prinsip saling membutuhkan. Tidak hanya dalam publikasi kegiatan, tetapi juga ketika dibutuhkan untuk penyebarluasan informasi penting atau meluruskan isu tertentu,†ujar Anwar.
Menurut Anwar, transparansi dan profesionalisme menjadi kunci dalam pelaksanaan kerja sama media. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan media sebagai mitra strategis dalam penyebaran informasi publik yang akurat dan terpercaya.
Lebih lanjut, Anwar mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden menjadi pertimbangan penting dalam skema kemitraan media tahun ini dan mendatang.
“Efisiensi masih akan berlanjut pada tahun depan akibat adanya pemangkasan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Karena itu, Diskominfo harus cermat, tepat, efisien, dan rasional dalam menentukan kerja sama media,†jelasnya.
Ia menambahkan, ke depan Diskominfo akan menerapkan sistem e-Catalog dalam pengadaan dan kerja sama media mulai tahun 2026, sesuai dengan Peraturan Presiden dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses kemitraan berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Pada prinsipnya, kami terus memperkuat tata kelola kerja sama media dengan memperbaiki SOP dan mekanisme internal yang sedang disusun oleh tim teknis,†pungkas Anwar.
Kehadiran media, lanjut dia, merupakan mitra penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Melalui kerja sama yang sehat, Pemkot Parepare berharap informasi pembangunan dan kebijakan daerah dapat tersampaikan secara luas dan berimbang.
