Pembelian BBM Subsidi Masih Menggunakan MyPertamina
Sementara itu, mekanisme pembelian BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar saat ini masih menggunakan kode batang melalui aplikasi MyPertamina. Pertamina juga terus memperkuat basis data kendaraan yang diperbolehkan mengakses BBM bersubsidi.
Penguatan data tersebut menjadi penting karena pemerintah masih menyusun mekanisme yang akan digunakan untuk menentukan penerima subsidi. Pertamina menyebut keputusan mengenai parameter penerima subsidi masih menunggu arahan pemerintah.
“Kami belum tahu kebijakannya nanti apakah menggunakan kebijakan pengaturan desil maupun tipe kendaraan. Kami sedang menunggu arahan dari pemerintah,” terang Eko.
Artinya, pengembangan teknologi biometrik tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari proses penataan data dan mekanisme distribusi subsidi energi.
Pemerintah dapat menggunakan sejumlah parameter dalam menentukan kelompok yang berhak menerima subsidi. Karena itu, integrasi data kependudukan, kendaraan, dan transaksi menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat sebelum sistem baru diterapkan secara luas.
Anggaran Subsidi Energi Capai Rp210,1 Triliun
Besarnya perhatian terhadap ketepatan distribusi subsidi tidak terlepas dari nilai anggaran energi yang sangat besar. Dalam APBN 2026, alokasi subsidi energi ditetapkan sebesar Rp210,1 triliun.
Angka tersebut mencapai sekitar 65,87 persen dari total anggaran subsidi pemerintah yang mencapai Rp318,9 triliun. Jika digabungkan dengan kompensasi, total anggaran pemerintah untuk ketahanan energi mencapai Rp381,3 triliun.
Dengan nilai anggaran tersebut, ketepatan penerima menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan subsidi. Pendataan yang semakin akurat diharapkan dapat membantu mengurangi risiko subsidi diterima pihak yang tidak sesuai dengan kriteria pemerintah.
Pada saat yang sama, penerapan sistem digital dan biometrik membutuhkan kesiapan infrastruktur, integrasi data, serta perlindungan informasi konsumen. Karena itu, tahapan pengujian dan penyempurnaan menjadi bagian penting sebelum sistem diterapkan secara lebih luas.
Impor Minyak Rusia Tahap Kedua Mulai Berjalan
Di sisi lain, kebijakan subsidi energi berjalan bersamaan dengan langkah pemerintah memperkuat pasokan energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pembelian minyak mentah atau crude dari Rusia untuk tahap kedua sudah mulai berjalan.
Menurut Bahlil, pengadaan minyak tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi global, kepatuhan terhadap aturan, serta aspek keekonomian. Pemerintah menentukan sumber pasokan berdasarkan skala prioritas untuk memperoleh minyak mentah yang dapat didatangkan ke dalam negeri.
“Kita sekarang ini kan lagi kondisi global kayak begini, kita mencari skala prioritas mana yang duluan bisa mendatangkan crude kita. Selama tidak menabrak aturan dan secara ekonomis masuk,” kata Bahlil.
Skema pengadaan minyak Rusia dilakukan melalui kerja sama antarpemerintah atau government-to-government (G2G), yang kemudian dilanjutkan dengan skema government-to-business (G2B). Pemerintah menyatakan langkah tersebut berkaitan dengan upaya menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika global.
Data yang disampaikan Kementerian ESDM menunjukkan produksi minyak nasional pada 8 September 2026 mencapai 571.731 barel per hari, sementara target produksi tahun ini berada di level 610 ribu barel per hari. Kondisi tersebut menjadi salah satu latar belakang kebutuhan pemerintah mencari sumber pasokan tambahan.
Pemerintah juga sebelumnya menyampaikan rencana pengadaan minyak mentah Rusia secara bertahap dengan komitmen mencapai 150 juta barel hingga akhir 2026. Tahap pertama telah tiba di Indonesia, sedangkan tahap berikutnya mulai berjalan.
