Interaksinews.id, Parepare — Pemerintahan bersih Parepare menjadi salah satu penekanan Wali Kota Parepare Tasming Hamid dalam rapat koordinasi Pemerintah Kota Parepare di Auditorium BJ Habibie, Kamis (13/8/2026). Ia meminta seluruh jajaran menjalankan pemerintahan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Rapat koordinasi tersebut mempertemukan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, kepala UPTD, serta kepala sekolah se-Kota Parepare. Forum itu tidak hanya membahas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mengevaluasi sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Tasming menegaskan bahwa seluruh aparatur harus menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Menurut dia, pelayanan pemerintahan harus berjalan berdasarkan aturan dan tidak boleh disertai praktik yang menyimpang.
“Kita komitmen pemerintahan ini tidak ada yang dibayar-bayar. Semua sesuai aturan yang berlaku. Jika ada yang melenceng dari itu, sampaikan kepada saya,” tegas Tasming.
Pernyataan tersebut menjadi pesan bagi seluruh jajaran agar membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Selain itu, aparatur diminta memastikan setiap kebijakan dan pelayanan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pemerintahan Bersih Parepare Jadi Komitmen Pemkot
Komitmen pemerintahan bersih Parepare tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan. Lebih jauh, komitmen tersebut membutuhkan konsistensi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Rapat koordinasi menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman antara pemerintah di tingkat kota, kecamatan, kelurahan, UPTD, hingga satuan pendidikan. Dengan koordinasi yang lebih kuat, pemerintah dapat merespons berbagai persoalan secara cepat dan terarah.
Tasming Hamid meminta jajaran pemerintah tidak membuka ruang bagi praktik pelayanan yang bertentangan dengan ketentuan. Setiap aparatur memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Karena itu, penguatan integritas perlu berjalan bersama dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan memiliki kepastian.
Forum koordinasi tersebut juga menjadi ruang evaluasi terhadap berbagai aduan masyarakat. Pemerintah membahas sejumlah persoalan yang membutuhkan penanganan lintas sektor agar tidak berhenti pada pembahasan administratif.
Pendekatan tersebut penting karena persoalan masyarakat sering kali melibatkan lebih dari satu perangkat daerah. Koordinasi yang baik dapat mempercepat pengambilan keputusan sekaligus menghindari tumpang tindih penanganan.
Pemkot Parepare Soroti Kebakaran dan Lingkungan Sekolah
Selain tata kelola pemerintahan, rapat koordinasi membahas sejumlah persoalan pelayanan masyarakat. Salah satunya berkaitan dengan tingginya aduan mengenai kebakaran.
Pemerintah mencatat sekitar 100 titik kebakaran menjadi bagian dari penanganan tim teknis di lapangan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah memperkuat langkah pencegahan, bukan hanya penanganan ketika kebakaran sudah terjadi.
Wakil Wali Kota Parepare Hermanto meminta seluruh jajaran meningkatkan perhatian terhadap pola hidup bersih dan sehat. Upaya tersebut perlu dilakukan mulai dari lingkungan masyarakat hingga satuan pendidikan.
Menurut Hermanto, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan hidup bersih. Sekolah tidak cukup hanya menjalankan fungsi akademik, tetapi juga harus membangun karakter dan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan.
“Kita akan turun memastikan. Jangankan kebersihan, foto wali kota dan wakil wali kota tidak dipajang di dalam kelas. Sampai anakta tidak tahu walikotanya,” kata Hermanto.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan siswa dalam menjaga kebersihan sekolah. Pembiasaan tersebut, kata dia, tidak cukup melalui instruksi guru, tetapi perlu diwujudkan melalui praktik dan keteladanan.
“Bagaimana anak kita bisa terlibat dalam kegiatan bersih-bersih kalau gurunya tinggal cerita, siswanya yang kerja saja?” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa budaya hidup bersih membutuhkan keterlibatan seluruh warga sekolah. Guru, siswa, dan unsur sekolah lainnya perlu mengambil peran secara bersama-sama.
Hermanto juga menyampaikan rencana untuk turun langsung memastikan penerapan pola hidup sehat di sekolah. Pemerintah sekaligus mendorong satuan pendidikan melahirkan inovasi berdasarkan potensi masing-masing.
Pelayanan Publik Parepare Didorong Lebih Responsif
Rapat koordinasi juga membahas persoalan lain yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah kelangkaan gas elpiji yang menjadi bagian dari aduan warga.
Pemerintah Kota Parepare mendorong jajaran terkait memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan tersebut. Pemerintah perlu memastikan setiap aduan memperoleh respons yang cepat dan solusi yang tepat sasaran.
Persoalan pelayanan publik memiliki kaitan erat dengan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya menerima laporan, tetapi perlu memastikan proses tindak lanjut berjalan hingga persoalan selesai.
Integritas Aparatur Menjadi Kunci Pemerintahan Bersih Parepare
Pemerintahan bersih Parepare membutuhkan aparatur yang konsisten menjalankan aturan. Integritas juga harus terlihat dalam tindakan sehari-hari, terutama ketika aparatur berhadapan langsung dengan masyarakat.
Beberapa prinsip yang perlu diperkuat dalam pelayanan publik antara lain:
- Pelayanan sesuai aturan tanpa membedakan masyarakat.
- Transparansi dalam proses dan informasi pelayanan.
- Respons cepat terhadap aduan masyarakat.
- Koordinasi lintas sektor untuk menyelesaikan persoalan yang kompleks.
- Keteladanan aparatur dalam menjalankan tugas.
- Evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan.
Penerapan prinsip tersebut dapat membantu pemerintah membangun pelayanan yang lebih terpercaya. Pada saat yang sama, masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk menyampaikan persoalan dan memperoleh kepastian tindak lanjut.
Rakor yang dipandu Asisten III Dede Harirustaman tersebut menjadi bagian dari upaya menyatukan gerak seluruh jajaran Pemerintah Kota Parepare. OPD, kecamatan, kelurahan, UPTD, dan satuan pendidikan diharapkan memiliki langkah yang sejalan dalam menghadapi berbagai persoalan.
Dengan demikian, koordinasi pemerintahan tidak berhenti pada agenda rapat. Hasil koordinasi harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan. (MS Journal)
