Interaksinews.id, Parepare — Kelangkaan BBM Parepare menjadi perhatian Pemerintah Kota Parepare setelah antrean kendaraan kembali terjadi di sejumlah SPBU. Kondisi tersebut mendorong Pemkot Parepare melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM dan LPG bagi masyarakat.
Wali Kota Parepare Tasming Hamid memimpin rapat monitoring dan evaluasi (Monev) penyaluran BBM dan LPG di Kota Parepare, Senin (14/9/2026). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Kantor Sekretariat Daerah Kota Parepare.
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Parepare, Ketua DPRD Parepare, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perwakilan Pertamina dan Hiswana Migas.
Pada waktu yang sama, Pemerintah Kota Parepare juga mengikuti rapat Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan melalui Zoom. Rapat tingkat provinsi tersebut membahas monitoring dan evaluasi penyaluran BBM dan LPG di Sulsel serta dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.
Rapat evaluasi digelar di tengah keluhan masyarakat mengenai antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU. Pemerintah daerah menilai persoalan tersebut perlu segera ditangani agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan mobilitas kendaraan di Kota Parepare.
Dalam rapat, pihak Pertamina menyampaikan sejumlah langkah yang telah dilakukan untuk merespons kondisi tersebut. Salah satunya dengan mengusulkan penambahan kuota harian BBM untuk wilayah Parepare melalui Pertamina Area Makassar.
“Kita sudah usulkan ke area Makassar. Mudah-mudahan ada penambahan suplai ke area terminal kita di Parepare,” ungkap pihak Pertamina dalam rapat tersebut.
Selain mengusulkan tambahan pasokan, Pertamina juga menurunkan personel untuk melakukan monitoring dan pemantauan langsung di sejumlah SPBU.
Pengawasan tersebut salah satunya ditujukan untuk mengantisipasi pembelian BBM subsidi secara berulang oleh kendaraan yang diduga menjadi pelansir. Pengelola SPBU diminta melaporkan nomor polisi kendaraan yang diduga melakukan aktivitas tersebut untuk ditindaklanjuti.
Pengawasan distribusi menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan BBM subsidi diterima masyarakat yang memang membutuhkan.
Wali Kota Parepare Tasming Hamid meminta Pertamina kembali mengevaluasi kebutuhan BBM masyarakat dan menambah kuota, terutama untuk BBM jenis Pertalite.
Menurut Tasming, tambahan kuota yang sebelumnya telah diberikan belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan antrean. Kondisi di lapangan menunjukkan masih terdapat antrean panjang di sejumlah SPBU.
“Kita berharap Pertamina mengusulkan lagi tambahan kuota BBM di Parepare. Meski ada tambahan sekian persen, tapi faktanya kita lihat masih banyak antrean di SPBU,” ujar Tasming Hamid.
Karena itu, Tasming meminta dilakukan pendataan ulang terhadap kebutuhan BBM di Kota Parepare. Data tersebut dinilai penting untuk menentukan besaran kuota yang lebih sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat.
Menurut dia, perhitungan kebutuhan BBM tidak cukup hanya menggunakan jumlah kendaraan milik masyarakat Parepare sebagai dasar.
Hal tersebut berkaitan dengan posisi Parepare sebagai salah satu kota yang menjadi jalur lintasan antardaerah. Banyak kendaraan dari luar daerah yang melintas dan mengisi BBM di SPBU dalam wilayah Kota Parepare.
“Sebaiknya didata baik-baik sehingga dapat diketahui pasti berapa jumlah kebutuhan BBM masyarakat. Secara garis besar memang ada tambahan, tetapi suplai yang ditambahkan tidak sesuai dengan kuota kebutuhan masyarakat Parepare,” kata Tasming.
Kebutuhan BBM Parepare Dipengaruhi Kendaraan dari Luar Daerah
Tasming menilai karakteristik Kota Parepare sebagai daerah lintasan perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kuota BBM.
Mobilitas kendaraan antardaerah membuat kebutuhan BBM di Parepare berpotensi lebih besar dibandingkan perhitungan yang hanya mengacu pada jumlah kendaraan masyarakat setempat.
“Pertamina juga harus melihat bahwa Parepare ini kota lintasan sehingga banyak kendaraan dari luar mengisi BBM di Parepare,” tegasnya.
Menurut Pemkot Parepare, pemetaan kebutuhan berdasarkan kondisi nyata di lapangan diperlukan agar tambahan pasokan dapat benar-benar menjawab persoalan antrean.
Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfokus pada penambahan pasokan, tetapi juga pada ketepatan perhitungan kebutuhan dan pola konsumsi BBM masyarakat.
Persoalan antrean BBM turut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari yang sama, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bersama jajaran Forkopimda menggelar rapat evaluasi penanganan antrean BBM di tingkat provinsi.
Rapat berlangsung di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel. Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandhani, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, unsur Forkopimda, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, serta Hiswana Migas Sulsel.
Andi Sudirman mengatakan kondisi antrean BBM mulai terurai. Meski demikian, evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan pasokan yang tersedia dapat mengikuti kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, persoalan antrean tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan pasokan. Peningkatan permintaan BBM subsidi juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan.
Salah satu penyebab yang menjadi perhatian adalah perpindahan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi akibat perbedaan harga.
“Intinya ada migrasi karena disparitas harga antara subsidi dan nonsubsidi. Sehingga ada migrasi antrean yang tadinya antre nonsubsidi sekarang beralih ke subsidi sehingga terjadi peningkatan,” jelas Andi Sudirman.
Di tengah persoalan antrean tersebut, pasokan BBM dari Pertamina disebut telah mengalami peningkatan.
Andi Sudirman menyebut pasokan yang sebelumnya berada di kisaran 700 kiloliter (KL) pada kondisi tertentu telah mencapai sekitar 1.300 KL. Namun, peningkatan pasokan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan antrean.
“Pasokan dari Pertamina sudah cukup tinggi, yang tadinya 700 KL sekarang sudah ada yang 1.300 KL. Akan tetapi antrean tetap meningkat,” ujarnya.
Kondisi itu menunjukkan bahwa persoalan BBM di Sulsel membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Pemerintah tidak hanya perlu melihat jumlah pasokan, tetapi juga perubahan pola konsumsi masyarakat.
Pemprov Sulsel kemudian meminta Pertamina melakukan analisis terhadap dampak perpindahan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan tambahan kuota BBM di Sulsel.
“Maka kami meminta Pertamina melakukan analisis pengaruh migrasi ini untuk mengetahui berapa kuota BBM yang harus ditambahkan ke Sulsel,” kata Andi Sudirman.
Persoalan kelangkaan BBM Parepare pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan produk di SPBU. Faktor distribusi, besaran kuota, pola konsumsi, hingga tingginya mobilitas kendaraan dari luar daerah turut menjadi pertimbangan.
Pemerintah Kota Parepare mendorong agar evaluasi kebutuhan dilakukan berdasarkan data yang lebih aktual. Dengan begitu, besaran kuota dapat disesuaikan dengan kondisi lalu lintas kendaraan dan kebutuhan BBM masyarakat.
Di sisi lain, pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi juga perlu diperkuat untuk mencegah pembelian berulang yang berpotensi mengurangi kesempatan masyarakat memperoleh BBM.
Pemkot Parepare berharap penambahan kuota dan evaluasi kebutuhan dapat membantu mengurai antrean di SPBU serta menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat.
Koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Pertamina, pengelola SPBU, dan aparat terkait menjadi bagian penting dalam memastikan distribusi BBM berjalan lancar.
Dengan langkah tersebut, penanganan antrean diharapkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menyesuaikan distribusi BBM dengan kebutuhan riil masyarakat dan karakteristik Parepare sebagai kota lintasan antardaerah.
(MS Journal)
