Interaksinews.id, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota hingga sekretaris daerah, untuk bersinergi mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada sektor ketahanan pangan nasional.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Akmal Malik, menegaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo saat ini menempatkan pangan sebagai isu strategis nasional. Pemerintah, kata dia, mendorong politik pangan sebagai fondasi utama kemandirian bangsa.
“Kalau sebelumnya kebijakan politik terlalu makro, sekarang kita fokus satu hal saja, bagaimana kebijakan politik diarahkan untuk mewujudkan kemandirian pangan. Ketahanan pangan adalah wujud nyata nasionalisme,” ujar Akmal saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Akmal menjelaskan, sejumlah program prioritas Presiden Prabowo seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, serta Swasembada Pangan membutuhkan dukungan aktif pemerintah daerah hingga tingkat akar rumput.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Namun, potensi tersebut harus diarahkan sejak dini dengan menanamkan kesadaran membangun ketahanan pangan dari hal paling sederhana.
“Indonesia dikenal sebagai negara agraris, tapi regenerasi budaya pertanian justru melemah. Jumlah petani kita sekitar 5,1 juta orang dan mayoritas sudah berusia lanjut. Padahal kita punya sekitar 80 juta anak usia sekolah,” jelasnya.
Akmal mendorong inovasi daerah dengan melibatkan pelajar untuk membangun budaya menanam. Salah satu contoh sederhana adalah gerakan satu anak menanam satu pohon cabai sebagai upaya konkret pengendalian inflasi pangan.
“Bayangkan jika satu siswa menanam satu cabai, maka akan ada 80 juta batang cabai di Indonesia. Selain ketahanan pangan, ini juga membangun disiplin dan tanggung jawab generasi muda,” katanya.
Selain itu, Program MBG yang ditargetkan menjangkau 82 juta penerima manfaat membutuhkan kesiapan pasokan pangan daerah. Akmal menilai, kepala daerah harus kreatif menyiapkan rantai pasok bahan pangan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Begitu pula dengan Koperasi Desa Merah Putih, yang diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi rakyat dengan menyerap dan memasarkan produk lokal masyarakat.
“Daerah harus berpikir, apa yang bisa diproduksi dan disuplai ke Kopdes Merah Putih. Jika koperasi hidup, ekonomi rakyat bergerak, dan ketahanan pangan semakin kuat,” pungkas Akmal.
