Makassar, Interaksinews.id – Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bersama sejumlah Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan. Acara ini berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Senin (17/03/2025).
Rapat ini juga dirangkaikan dengan Pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Mochammad Muchlasin, yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.
Sinkronisasi Program Keuangan Daerah
Rapat pleno ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Kerja TPAKD Sulsel Tahun 2025 dengan menyelaraskan serta mengevaluasi program-program yang telah dan akan dijalankan. Selain itu, dilakukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menegaskan bahwa pertemuan ini sangat penting dalam menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antar-pemerintah daerah.
“Tentu ada banyak kesamaan program antara kami di tingkat kota dengan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, program-program yang selaras ini harus kita perkuat agar manfaatnya lebih optimal bagi masyarakat,” ujar Tasming.
Selain membahas akses keuangan daerah, rapat ini juga membahas arah strategis dalam memperluas jangkauan layanan keuangan, optimalisasi program kerja TPAKD, serta integrasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
Arah Kebijakan Pemanfaatan Belanja dan Efisiensi Anggaran
Dalam arahannya, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menekankan pentingnya pemanfaatan sistem e-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya transisi dari e-Katalog versi 5 ke versi 6, ia menginstruksikan agar pejabat daerah tetap menggunakan e-Katalog V5 sementara waktu guna memastikan kelancaran proses transaksi.
Selain itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran dalam setiap pengeluaran daerah.
“Kita harus memperketat pengeluaran dan mengedepankan efisiensi anggaran agar program pembangunan tetap berjalan tanpa membebani keuangan daerah,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa rapat koordinasi TPAKD ini memiliki dampak besar dalam menentukan arah pembangunan wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan. Oleh karena itu, peran OJK sangat krusial dalam memberikan edukasi, literasi, serta mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada 2024 mencapai 5,02 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan berada di peringkat ke-14 secara nasional,” tambahnya.
Perkembangan Sektor Keuangan di Sulsel
Kepala OJK Sulsel, Mochammad Muchlasin, dalam laporannya menyampaikan perkembangan sektor keuangan di Sulawesi Selatan, termasuk kontribusi Program TPAKD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Berdasarkan data perbankan, sektor usaha masih didominasi oleh bank konvensional dengan proporsi aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan kredit masing-masing sebesar 91,62 persen (Rp183,57 triliun), 91,18 persen (Rp122,84 triliun), dan 91,26 persen (Rp149,60 triliun).
Di sektor industri keuangan lainnya, perusahaan pembiayaan, fintech peer-to-peer (P2P) lending, dan pegadaian mencatatkan pertumbuhan positif hingga akhir 2024. Namun, terjadi kontraksi pada pembiayaan modal ventura, sementara sektor penjaminan dan dana pensiun menunjukkan tren peningkatan.
Di sisi asuransi, total premi asuransi umum mengalami penurunan, sedangkan total klaim asuransi jiwa justru meningkat.
Pada sektor pasar modal, tingkat inklusi masyarakat mengalami lonjakan signifikan dengan pertumbuhan investor sebesar 25,68 persen, didominasi oleh investor reksa dana yang mencapai 382.599 Single Investor Identification (SID).
Adapun nilai transaksi saham di Sulawesi Selatan hingga Desember 2024 tercatat sebesar Rp22,64 triliun, meningkat 17,76 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Melalui rapat pleno ini, diharapkan TPAKD dapat lebih optimal dalam menjalankan program-program inklusi keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Sulawesi Selatan.
